Wujudkan Visi Misi Pemerintah yang SMART, Dinas PUPR Jeneponto Buka Forum Gabungan OPD Bidang Infrastruktur

JENEPONTO, SULSEL - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jeneponto membuka forum gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintahan Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan pada bidang infrastruktur dalam rangka mengakomodir program perangkat daerah dan visi misi Pemerintah Jeneponto yang Berdaya Saing, Maju, Religius dan Berkelanjutan (SMART).

Kegiatan Forum Gabungan OPD bidang Infrastruktur tahun 2023 ini berlangsung di aula Istiqoma kantor Dinas PUPR, Selasa (15/3/2022).

Baca juga: Tandatangan Hibah dan Kerja Sama, Plt Gubernur Sulsel: Rp 1,2 Triliun RS OJK Internasional di CPI Akan Dimulai

Kepala Dinas PUPR Jeneponto, Muhammmad Arifin Nur berharap aspirasi program infrastruktur diakomodir dalam program Perangkat Daerah.

Dimana kata dia, kegiatan ini setiap tahunnya dilaksanakan yang bertujuan untuk mensinergikan kegiatan dengan Forum Gabungan Perangkat Daerah terkait program Infrastruktur.

Baca juga: Pembangunan Selesai, Gedung BLK di Desa Bulusibatang Jeneponto Terlaksana Tanpa IMB

"Saya berharap aspirasi masyarakat terkait pembangunan Infrastruktur dapat diakomodir dalam program perangkat daerah  dalam upaya mewujudkan visi Pemerintahan Jeneponto SMART, " ungkapnya.

Namun demikian dia tidak menampik, bahwa seluruh program infrastruktur akan menyesuaikan dengan  alokasi anggaran prioritas bidang infrastruktur.

Baca juga: PUTR Sulsel Mulai Tangani Lanjutan Ruas Boro Jeneponto

Dijelasakan bahwa kegiatan forum gabungan perangkat daerah ini agar tercipta  sinkronisasi program infrastruktur supaya tidak terjadi tumpah tindih program di perangkat daerah.

"Saya juga berharap kepada peserta agar dapat mendorong terwujudnya opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat diraih oleh Pemkab Jeneponto, " bebernya.

Baca juga: Sudewo: Komisi V Serap Usulan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Grobogan

Ditempat yang sama Bappeda melaporkan sebanyak 629 usulan program yang divalidasi kecamatan. Selanjutnya sebanyak  370 usulan untuk program infrstruktur.

Menurutnya laporan ini akan dilakukan validasi terkait program prioritas dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.

Baca juga: Peduli Cagar Budaya Cikal Bakal NU, Kasad Setujui Usulan Pemkab Sidoarjo

"Jadi usulan untuk program infrastruktur kaki  akan lakukan validasi yang mana menjadi program prioritas, " singkatnya.

Penulis: Syamsir

Editor: Cq